Agen Poker - Komite Konstitusi mendukung sepenuhnya solusi hukum yang menjerat salah satu hakim MK, Patrialis Akbar, pengadilan juga terbuka untuk akses ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
"The terbuka akses ke KPK" Hakim Ketua Arief Hidayat (2017/01/26) mengatakan dalam sebuah konferensi pers di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis.
"Jika perlu, pengadilan memeriksa apakah komisi akan menggunakan kesaksian seorang hakim tanpa persetujuan dari presiden, termasuk Mahkamah Konstitusi," lanjutnya.
Komisi panggilan Patrialis Akbar hakim konstitusi yang diduga menerima suap DUIT Haram relevan dengan sidang UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.
Agen Domino - "Ada indikasi hadiah atau kontrak yang berkaitan dengan pengujian undang-undang yang diusulkan oleh beberapa pihak ke Mahkamah Konstitusi sebagai" Wakil Presiden Komisi Basaria Panjaitan Ketika dimintai konfirmasi, Kamis (26/1. )
"(Hukum) ternak," tambah Basaria.
Ada 11 orang, termasuk Patrialis bersih di tangan (OTT), yang diluncurkan pada hari Rabu. Sampai saat ini, 11 orang telah pemeriksaan ketat.
KPK juga menjelaskan tindakan tindakan jabat tangan (OTT) pada Rabu sore. Hakim Mahkamah Konstitusi (s) atau MK Patrialis Akbar adalah orang yang ditahan dalam waktu OTT.
Agen Poker Online - "Sore atau malam ini, kami menawarkan kegiatan pembangunan OTT yang telah dilakukan KPK" Kepala Humas Komisi Febri Diansyah Ketika dimintai konfirmasi, Kamis (2017/01/26).
Patrialis ditangkap pada Rabu di salah satu Jakarta. Ada juga beberapa individu mengamankan KPK.
Ketua KPK Agus Rahardjo dibuktikan dengan data yang dikumpulkan dalam Patrialis OTT diduga menerima sejumlah uang dalam kaitannya dengan pengujian undang-undang tersebut. Tetapi tidak ada kejelasan tentang proses peradilan, yang 'perdagangan' Patrialis.
OTT bahwa ia mendukung upaya Hakim Agung Arief Hidayat OTT OTT KPK tapi Arief panggilan yang melibatkan orang-orang dan lembaga.
"Itu bukan lembaga swasta. Saya akan mendukung Komisi dan melakukan tinjauan menyeluruh dari kasus ini, termasuk Mahkamah Konstitusi, "kata Arief sebelumnya.
Baca Juga: Investor Asia suntik dana besar untuk Manor, Rio Haryanto bakal jadi prioritas , CEO Ducati ragu Lorenzo bisa langsung raih gelar juara MotoGP 2017
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), segera mengajukan pemberhentian hakim, konstitusi Patrialis Akbar ditangkap oleh pemecatan KPK akan segera dikirim ke Presiden Jokowi.
"Ini akan berlaku untuk pengadilan untuk suspensi presiden," kata Arief saat konferensi pers di gedung pengadilan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (2017/01/26).
Arief mengatakan bahwa usulan itu dikirim ke pemberhentian kehormatan presiden tertunda Konstitusi (MKK) harus memutuskan tentang Patrialis.
"Pengadilan segera untuk meminta pemberhentian presiden," katanya.
Agen Domino Online - Patrialis ditangkap pada Rabu di salah satu Jakarta. Ada juga beberapa orang yang dibawa ke gedung Komisi.
Ketua KPK Agus Rahardjo dibuktikan dengan data yang dikumpulkan dalam Patrialis OTT diduga menerima sejumlah uang dalam kaitannya dengan pengujian undang-undang tersebut. Namun, judicial review belum diketahui apa hukum adalah 'perdagangan' Patrialis.
Kepala Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat Jokowi meminta Presiden segera mengisi kekosongan hakim yang dipecat jika resmi Patrialis Akbar Patrialis terkena sebelumnya dioperasikan peralatan memancing (OTT) KPK.
Arief mengatakan sebanyak sembilan hakim Mahkamah Konstitusi, yang terdiri dari tiga hakim dari Mahkamah Agung dan yang ketiga dari rumah hakim Patrialis tiga Mahkamah Konstitusi berasal dari usulan pemerintah.
"Jelas, dengan asumsi Mr. Akbar Patrialis kemudian melakukan pelanggaran serius, dan presiden memiliki tugas untuk mengisi kesenjangan dalam terkenal" kata Arief dalam konferensi pers di gedung pengadilan JL Medan Merdeka Barat. , Kamis (26/01/2017)
"Kita tidak bisa secara otomatis melakukan apa yang kami ajukan ke Presiden menambahkan," lanjutnya.
Jika Patrialis menepis Arief resmi diharapkan kekosongan itu diisi segera karena pengadilan memiliki sejumlah agenda seperti waktu sidang, dan pemilu akan diselenggarakan secara bersamaan.
"Hal ini mendesak untuk segera mengisi kekosongan itu. Negeri Institut proposal. Tidak ada cara kita sibuk. Dengan demikian, dalam Konstitusi, itu berwenang untuk menawarkan, "katanya.
Komisi panggilan Patrialis diduga menerima suap DUIT Haram relevan dengan sidang UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.
"Ada indikasi hadiah atau kontrak yang berkaitan dengan pengujian undang-undang yang diusulkan oleh beberapa pihak ke Mahkamah Konstitusi sebagai" Wakil Presiden Komisi Basaria Panjaitan dikonfirmasi, Kamis (26/01/2017). mengatakan
"(UU) sapi," tambah Basaria.
Baca Juga: Sempat jadi wacana, proyek ASEAN Super League kembali menggeliat , Azpilicueta sempat tak bisa beradaptasi dengan taktik Conte
